Selasa, 12 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :
  1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
  2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting. Menurut Mikesell and Hay (1969,75) :
“Taxes are of special importance because :
  1. they provide a verry large portion of the revenue of governmental units on all levels,
  2. they are compulsory contributions to the cost of government, whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.
(Pajak sangat penting karena :
  1. Pajak memberikan bagian yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah disemua tingkatan, dan
  2. (Pajak wajib memberikan kontribusi kepada biaya pemerintah, meskipun para wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap pajak tersebut) “.
Menurut Davey (1988:28-29), pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu :
  1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat;
  2. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
  3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.
Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:
  1. Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi
  2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota
Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:
  1. Pajak propinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah propinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Jenis Pajak Daerah
Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000.
1. Pajak Daerah Propinsi
  • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.
 2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota)
  • Pajak Hotel dan Restoran;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Tarif pajak propinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah propinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku sekarang yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak kabupaten/kota ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah kab/kota dalam pemungutan pajak daerah.


Perbedaan Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001




No.
Tarif Berdasarkan
UU Pajak Daerah
Tarif Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001
1.
Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 %
Tarif kendaraan pajak bermotor ditetapkan sebesar:
a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum
c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
Tarif pajak kendaraan di atas air sebesar 1,5 %
2.
Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air 10 %
Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:
a. 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
b. 10 % untuk kendaraan bermotor umum
c. 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua, selanjutnya ditetapkan sebesar:
a. 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum
c. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum
c. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor diatas air ditetapkan sebesar:
a. Tarif bea balik nama kendaraan diatas air sebesar 5 %
b. Tarif bea balik namakendaraan di atas air atas penyerahan kedua, selanjutnya 1 %
c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan sebesar 0,1 %

3.
Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5 %
Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %
4.
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %
Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar:
a. Air bawah tanah sebesar 20 %
b. Air permukaan sebesar 10 %




Selain itu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tersebut di atas asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi,
  2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
  3. potensinya memadai,
  4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
  5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
  6. menjaga kelestarian lingkungan.
Tetapi dengan dilaksanakannya otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab maka jenis-jenis pajak Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi : “Jenis-jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Penyesuaian itu dilakukan dengan mengubah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
Pustaka.

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top