Senin, 04 Mei 2015

Bentuk Usaha Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMDN

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PMDN, bentuk usaha yang menggunakan Fasilitas PMDN dapat berbentuk badan usaha Perorangan maupun badan usaha berstatus Badan Hukum. Dengan demikian bentuk-bentuk usaha Penanaman Modal (investasi) yang menggunakan fasilitas PMDN, dapat berbentuk: Perusahaan Perseorangan (Usaha Dagang); Firma (Fa); Persekutuan Komanditer (CV); Perseroan Terbatas (PT); BUMN/BUMD; dan Koperasi.

(a) Perusahaan Perseorangan (Usaha Dagang)
Perusahaan ini merupakan bentuk usaha swasta paling sederhana yang dimiliki satu orang, yang bertangung jawab secara pribadi terhadap segala resiko usaha dan terhadap pihak kreditur perusahaan. Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Dari segi pengaturan, belum ada peraturan perundangan khusus tentang usaha perorangan ini hanya bersumber dari kebiasaan dan jurisprudensi, namun dalam praktek keberadaannya diakui masyarakat.


(b) Firma (Fa)
Firma (Fa) merupakan persekutuan (partner) yang jumlahnya lebih dari satu orang, dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung. Setiap sekutu dalam Fa dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Di dalam Fa tidak ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi masing-masing sekutu yang menjadi anggotanya.

(c) Persekutuan Comanditer (CV)
Merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan. Di samping satu atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. Mengenai pertanggung jawaban para pengusaha yang mendirikan CV, karena terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif (diam), maka terdapat juga dua pertanggung jawaban. Sekutu aktif bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak hanya terbatas pada kekayaan CV, tetapi juga termasuk kekayaan pribadi manakala diperlukan. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke CV saja.

(d) Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, menurut ketentuan dalam Undang-Undang tersebut , PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Karena merupakan badan hukum, maka terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dengan kekayaan pribadi pengusaha. Para pemegang saham bertanggung jawab terbatas besarnya saham yang dimasukkan ke dalam PT.

Terdapat dua macam PT, yaitu PT tertutup yang sering di singkat PT dan PT Terbuka yang sering disingkat PT Tbk. Pada PT tertutup modalnya dimiliki para pemegang saham yang masih mengenal satu sama lain, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan dan lainya yang pendiriannya tunduk pada UU PT (UU No. 1 Tahun 1995). Sedangkan pada PT Tbk pemegang sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas, bahkan sampai melintasi batas-batas Negara. Disamping tunduk pada UU PT dan peraturan pelaksanaannya PT Tbk ini juga tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal (UU N0 .8 Tahun 1995) dan peraturan pelaksanaannya. Serta untuk PT PMA juga harus tunduk pada UU PMA beserta pelaksanaannya

(e) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang BUMD. Ada 3 bentuk BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Sesuai amanat undang-undang BUMN bentuk Perjan harus telah diubah menjadi Perum atau Persero terhitung dalam waktu 2 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku.

(f) Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi yang para anggotanya terdiri dari orang seorang dengan sekurang-kurangnya 20 orang sebagai anggota disebut koperasi primer. Sedangkan yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 koperasi di sebut koperasi sekunder.

Pustaka.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top