Senin, 04 Mei 2015

Bentuk Usaha Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMA.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPMA, Perusahaan yang dijalankan di Indonesia harus berbentuk Badan Hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Sumantoro mengemukakan “Setiap PMA harus bisa dimonitor dan dikontrol oleh hukum Indonesia. Konsekuensi logis dari ini adalah mutlak PMA-PMA membentuk badan hukum Indonesia dan dengan demikian menjadi subjek hukum Indonesia. Domisili demikian harus di Indonesia. Kewajiban membentuk badan hukum Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Hal ini hendaknya lebih dijelaskan lagi bahwa badan hukum Indonesia itu adalah Perseroan Terbatas”.

Investasi yang menggunakan Fasilitas PMA dapat dilakukan dalam bentuk :
  • Penanaman Modal Asing Murni, yang mana seluruh modal dimiliki dan berasal dari luar negeri (investor asing);
  • Penanaman Modal Asing Kerjasama, yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing bekerja sama dengan perusahaan nasional yang sering dikenal dengan Perusahaan Patungan (joint venture).
Perusahaan Patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk sebagai berikut:

(a). Joint Venture
Dalam konteks ekonomi, pengertian joint venture adalah suatu persetujuan kerjasama dalam suatu kegiatan. Seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan itu melalui teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing. Sementara itu, di dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, joint venture diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih, yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasa, atau kedua-duanya, dalam suatu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa joint venture adalah suatu badan hukum (legal entity) yang berwujud suatu perserikatan (in the nature of a partnership) yang diperjanjikan dalam usaha bersama sebagai suatu transaksi khusus dalam mencari kemanfaatan bersama. Suatu kumpulan dari beberapa orang yang secara bersama-sama menjalankan usaha komersial. Joint venture memerlukan persamaan kepentingan dalam menjalankan pokok urusan, adanya hak-hak dan kewajiban untuk mengarahkan atau pengurusan dengan kebijaksanaan tertentu, yang dapat diubah melalui perjanjian, untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.

Dalam dunia dan masyarakat bisnis, istilah joint venture mempunyai arti yang tertentu. Dalam literatur kalangan business administration, pengertian joint venture adalah suatu jenis usaha yang menggabungkan antara usaha domestik dengan usaha asing. Pengertian ini dilihat dari suatu konteks khusus, yakni aspek operasional yang menekankan pada usaha untuk mencapai tujuan berikut:
  • Mencoba untuk memanfaatkan modal yang berasal dari luar negeri;
  • Mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri;
  • Mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen yang berasal dari
  • luar negeri.
Untuk merangkum semua kegiatan tersebut, maka diciptakan suatu cara kerjasama, dimana kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan keahlian dan kelebihannya. Dengan demikian, joint venture merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata didasarkan atas suatu perjanjian belaka. Kerjasama ini, dapat juga disebut Contract of Cooperation, yakni tidak membentuk suatu badan hukum yang baru sebagaimana joint interprise.
Selain itu, bentuk dari kerjasama tersebut yang biasa disebut nonequity joint venture, dibagi lagi menjadi: technical assistance, technical service contract, franchise and brand-use agreement, serta management contract, bentuk-bentuk tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:
  • Technical Service Contract; pada bentuk kerjasama ini, perusahaan nasional hanya membutuhkan skill atau metode kerja baru, misalnya suatu perusahaan nasional ingin memodernisasi pola dan struktur usahanya, maka untuk keperluan ini akan dipakai technical service perusahaan mitra asing, yang akan dibayar oleh perusahaan nasional dalam bentuk royalties atau pembayaran sejumlah uang tertentu yang diambil dari penjualan produk perusahaan yang bersangkutan.
  • Franchise and brand-use agreement; suatu bentuk kerjasama yang akan dipakai apabila suatu perusahaan domestik atau perusahaan dalam negeri ingin memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek dan nama yang terkenal seperti Coca Cola, Van Houten, Pierre Cardin, Mc Donald, Kentuky Fried Chicken, dan sederetan merek dagang lainnya. Di Indonesia, kerjasama dalam bentuk franchise ini belum mempunyai aturan yang jelas, sebagaimana dikatakan oleh Munir Fuady “di Negara yang hukumnya tidak menentu seperti Indonesia, lembaga franchise memang sering dipakai sebagai jalan masuk terhadap hal-hal yang tertutup buat PMA. Dasar hukum franchise ini sederhana saja, yakni sebagai kontrak yang dibuat secara sah, kekuatannya sama saja dengan undang-undang”.
  • Management contrac; kerjasama bentuk ini, biasanya dipergunakan dalam pembuatan dan/atau pengelolaan hotel-hotel yang bertaraf internasional, misalnya Hilton Internasional Hotel, Hotel Indonesia yang pada awal permulaan manajemennya diserahkan pada Sheraton.
(b) Joint Interprise
Joint interprise ini merupakan penanaman modal asing yang berbentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional, dimana mereka membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia. Pengelolaan perusahaan joint interprise ini dikelola secara bersama-sama oleh kedua perusahaan tersebut dan resiko yang timbul ditanggung secara bersama-sama pula.

(c) Kontrak Karya (Working Contrac)
Bentuk kerjasama kontrak karya adalah suatu kerjasama yang dibuat antara dua belah pihak atau lebih dengan modal campuran antara modal asing dengan modal nasional. Bentuk ini terjadi apabila penanam modal asing (investor asing) terlebih dahulu membentuk suatu badan hukum Indonesia. Selanjutnya badan hukum yang baru ini, akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum Indonesia yang lain yang merupakan perusahaan dan mempergunakan modal nasional.

(d) Production Sharing
Bentuk kerja sama ini, dilakukan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan modal dan alat-alat dari luar negeri. Dalam kerja sama ini investor memasukkan modal berupa alat-alat, mesin-mesin, dan perlengkapan-perlengkapan yang setelah memasuki pelabuhan atau pabean, langsung dianggap sebagai milik domestik. Sedangkan pengembalian investasi tersebut kepada mitra asing dibayar dari hasil atau produksi yang diperoleh dari usaha patungan tersebut (bagi hasil). Menurut Sunaryati Hartono : production sharing juga dapat dikaitkan dengan kredit yang diperoleh dari pihak asing itu, yang pengembaliannya beserta bunganya akan dibayarkan dari hasil atau produksi perusahaan yang bersangkutan. Biasanya juga dikaitkan dengan adanya suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan (mitra) Indonesia untuk mengekspor hasil-hasil atau produknya ke negara yang memberikan kredit tersebut.

Pustaka.

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top