Minggu, 10 Mei 2015

Asas dan Teknis Pengelolaa Air Tanah

A. Asas pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
  1. Fungsi sosial dan nilai ekonomi ;
  2. Pemanfaatan umum ;
  3. Keterpaduan dan keserasian ;
  4. Keseimbangan ;
  5. Kelestarian ;
  6. Keadilan ;
  7. Kemandirian ;
  8. Transparansi dan akuntabilitas publik.
Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah, dimana cekungan air tanah yang berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupat/Walikota, sedangkan cekungan air tanah yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

B. Teknis Pengelolaan Air Tanah.
Teknis pengelolaan Air Bawah Tanah dilakukan melalui tahap kegiatan :
a. Inventarisasi
Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi :
• Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) dan geomitri akuifer ;
• Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (descharge area) ;
• Karakteristik akuifer dan potensi air tanah ;
• Pengambilan air tanah ;
• Data lain yang berkaitan dengan air tanah.
Kegiatan invenstarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya.

b. Perencanaan pendayagunaan
Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT), selain itu perencanaan pendayagunaan air tanah didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi.

c. Konservasi
Untuk mencegah terjadinya kerusakan air tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah yang bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya. Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
• Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah ;
• Kajian imbuh (recharge area) dan lepasan (descharge area) ;
• Perencanaan pemanfaatan ;
• Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.
Dalam upaya konservasi air tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air tanah melalui sumur pantau. Selain itu setiap pemegang izin pengambilan air tanah, wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah yang bersangkutan.

d. Peruntukan Pemanfaatan
Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas keperluan lain. Adapun urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
1. Air minum ;
2. Air untuk rumah tangga ;
3. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;
4. Air untuk industri ;
5. Air untuk irigasi ;
6. Air untuk pertambangan ;
7. Air untuk usaha perkotaan ;
8. Air untuk kepentingan lainnya.
Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkunp kewenangan masing-masing.

e. Perizinan
Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian penurapan danpengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
Izin tersebut terdiri dari :
1. Izin eksplorasi air tanah ;
2. Izin Pengeboran air tanah ;
3. Izin Penurapan Mata Air ;
4. Izin Pengambilan air tanah ;
5. Izin Pengambilan Mata Air.
Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
Izin tersebut, diberikan oleh Gubernur apabila Cekungan Air Tanah (CAT) melintas Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota, apabila Cekungan Air Tanah berada dilokasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung.
Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.

f. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.
Menter, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air tanah.
Pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka kegiatan eksplorasi, pengeboran dan atau penurapan Mata Air, pengambilan dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air tanah dilakukan oleh Gubernur dan masyarakat.

Pustaka.

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top