Sabtu, 25 April 2015

Konsep Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan

Sekolah merupakan wahana atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus sebagai tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang.  Sekolah sebagai pusat/ lembaga/ lingkungan pendidikan mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarkan proses atau kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara terencana, tertib dan teratur, sehingga untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil dan terdidik yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar terwujud. Sekolah dasar dibagi menurut tipe baku sekolah.
 
Tipe baku sekolah dasar standar nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah umum dan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 1997/1998, dalam mekanisme pendirian sekolah  adalah : 
  1. SD  tipe A: 12 ruang kelas, idealnya 480 siswa dengan luas lahan 2 minimum 3.000 m dan lokasinya terletak di kota atau kabupaten,
  2. SD tipe B: 6 ruang kelas, idealnya 240 siswa,dengan luas lahan minimum  22.000 m dan lokasinya terletak di kecamatan atau kelurahan,
  3. SD tipe C: 3 ruang kelas, minimum 90 siswa, dengan luas lahan minimum 2 1.000 m dan lokasinya terletak di desa atau daerah terpencil,
  4. SD tipe D: 1 ruang kelas, maksimum 60 siswa, dengan luas lahan 2 minimum 500 m dan lokasinya terletak di daerah terpencil.
  • Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah
Negara telah mengatur syarat dan tata cara pendirian sekolah, yang tertuang dalam PP nomor 28 tahun 1990 Bab IV pasal 5 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah, diantaranya adalah: 
A. Pendirian satuan pendidikan dasar oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya:
  1. sekurang-kurangnya sepuluh siswa;
  2. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi Sekolah Dasar dan seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid sebanyak-banyaknya 1 : 40;
  3. kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku;
  4. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan  dan tidak akan merugikan siswa;
  5. tempat belajar;
  6. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan.
  7. Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
B. Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
  • Kriteria Penentuan Lokasi Sekolah    
Penentuan lokasi sekolah tidak dapat diputuskan secara logika atau seuai keinginan saja tapi harus didasarkan kepada beberapa kriteria yang menjadi acuan, karena jika tidak mengacu kepada kriteria tersebut dikhawatirkan dan  diprediksikan akan terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang telah   dipaparkan sebelumnya, salah satu dampak terburuknya adalah sekolah tersebut akan kekurangn siswa atau tidak memiliki siswa. Kriteria penentuan lokasi sekolah tersebut diantaranya adalah:
1. Kesesuaian dengan Peta Pendidikan
Sekolah baru yang akan dibangun di suatu tempat harus menyesuaikan dengan peta pendidikan yaitu sarana lingkungan pendidikan yang masih dalam jarak jangkauan atau tidak terlampau jauh dari lingkungan perumahan, di daerah yang memiliki density atau kepadatan penduduk yang ideal yaitu 100-400 jiwa per Ha per RW. Departemen pekerjaan umum menyatakan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman proporsi sekolah adalah jumlah penduduk ± 7.000 jiwa memerlukan 1 unit SD/MI. Selain itu, peta pendidikan berisi proyeksi arus siswa usia sekolah yang dalam hal ini adalah siswa usia sekolah dasar di suatu daerah, siswa naik kelas dan siswa lulus sekolah yang hasil proyeksinya merupakan proyeksi naik sedangkan siswa tinggal kelas dan siswa putus sekolah di proyeksikan turun. Dengan adanya peta pendidikan dan hasil proyeksinya sangat membantu dan berguna pada kebutuhan pembangunan ruang kelas sehingga tidak terjadi pemborosan ruang kelas.

2. Rencana Peruntukan lahan
Pembangunan sekolah baru harus menyesuaikan dengan rencana peruntukkan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu pemerintah kota, daerah, maupun yag telah ditetapkan oleh negara, agar  jangan sampai bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat pendidikan malah menyalahi aturan yang ada sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, selain itu penyesuaian dengan rencana peruntukkan lahan dilakuka agar sekolah tidak dibangun di daerah hutan lindung, di daerah resapan air, di daerah purbakala, dan lain sebagainya.
 
3. Kondisi Fisik Lahan
Suatu persyaratan yang tidak boleh terlupakan dan harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan sekolah adalah kondisi fisik lahan yang akan dijadikan sekolah, diantaranya adalah:
a. Topografi lahan
  1. Permukaan lahan relatif cukup datar, tidak berbukit, 0
  2. Kemiringan permukaan tanah maksimum 10,
  3. Tidak dibangun dekat lereng sungai,
  4. Tidak dibangun di tebing curam,
  5. Permukaan tanah memungkinkan hidup vegetasi,
b. Bentuk lahan
Bentuk lahan yang ideal untuk dijadikan lokasi sekolah adalah lahan yang berbentuk empat persegi panjang atau segi empat atau bentuk lain yang mendekati dengan rasio ukuran panjang dan lebar ideal adalah 3:2 atau maksimum perbandingan panjang dan lebar adalah 2:1.

c. Luas lahan
Luas lahan ideal untuk pembanguna sekolah adalah sesuai dengan pembakuan tipe sekolah dengan ditambah antisipasi rencana pembangunan tipe sekolah jika suatu saat sekolah memerlukan pengembangan. Luas lahan yang ada harus menyisihkan bagian luas lahan untuk ruang terbuka yang berfungsi sebagai lapangan upacara, halaman maupun tempat berolahraga.

d. Sarana dan prasarana
Keberadaan sarana dan prasarana disekitar sekolah sangat menunjang dalam pembangunan sekolah, diantaranya adalah kemudahan sumber air, kemudahan dalam penyambungan jalur listrik dan kemudahan dalam drainase disekitar lokasi sekolah. 

e. Pencapaian lokasi
Lokasi sekolah yang akan dibangun harus mudah dan murah untuk dicapai, baik menggunakan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki, sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam menjangkau lokasi sekolah

  • Ketersediaan dokumentsi administrasi
Ketersediaan dokumentasi administrasi bertujuan agar sekolah yang dibangun memeliki kekuatan hukum jika suatu saat terjadi persengketaan lahan. Dokumen administrasi yang harus dimiliki diantaranya adalah sertifikat atau akta tanah dan bangunan.

Pustaka.
Jayadinata, T, Johara. 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. Penerbit ITB. Bandung
Azhari (2007). Pengaruh Mutu Layanan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah di SMA Negeri 2 Tenggarong
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top